Dictionary of Education menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana ia hidup, merupakan sebuah proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan menjadi manusia yang sesungguhnya, yaitu manusia yang memiliki integritas tinggi dan moralitas yang selalu menjunjung tinggi kebenaran serta memiliki kemampuan sosial dan individu yang optimum.
Kondisi di atas adalah kondisi ideal pendidikan yang kita inginkan, yaitu pendidikan yang dipandang dan dipotret secara utuh.
Namun ketika pendidikan dipandang sebagai proses maka, seringkali menemukan sisi gelap dalam pelaksanaannya. Masih terdapat korupsi, kolusi dan nepotisme. Misalnya masih ada beberapa pungutan - pungutan yang sering kali beraroma korupsi yang dilaksanakan oleh sekolah. Terkadang sebuah sekolah melakukan pemungutan dana yang di claim sebagai Sumbangan Awal Belajar (SAB) tidak kira-kira, dengan alasan karena sekolahnya merupakan sekolah unggulan. Padahal tidak pernah ada definisi yang valid tentang sekolah unggulan yang dimaksud.
Tidak itu saja, bagaimana seorang guru karena unsur kasian atau unsur lain meloloskan keinginan anak didiknya untuk naik kelas, lulus, bahkan dapat melanjutkan ke sebuah perguruan tinggi, padahal mereka tidak layak untuk itu. Hal ini dilakukan dengan melakukan mark-up nilai, walaupun sisi kognitifnya tetap pas-pas san. Atau bahkan ada beberapa kasus guru menjual nilai dengan cara memberikan les privat. Bahkan yang lebih ekstrim ada beberapa kasus yaitu dengan mengganti keseluruhan nilai raport agar siswa dapat diterima di perguruan tinggi lewat jalur- tertentu.
Hal ini karena adanya pemahaman di masyarakat yang salah tentang pendidikan. Banyak yang memandang keberhasilan anak, jika dia dapat melanjutkan ke sebuah sekolah atau perguruan tinggi yang favorit, atau dengan cepat mendapatkan kerja. Begitu juga sekolah sebagai lembaga pendidikan menganggap sebuah kesuksesan besar jika lulusan anak didiknya dapat memasuki sekolah yang bergengsi atau favorit.
Pendongkrakan nilai, mark-up ataupun apa namanya dilakukan untuk membantu kelulusan nilai keseluruhan yang perlu dicapai oleh para siswa pada ujian akhir untuk mengejar standar nilai yang diwajibkan oleh pemerintah. Adapun fakta empirik menunjukkan bahwa pendongkrakan nilai umumnya dilaksanakan pada hasil ujian sekolah yang diselenggarakan oleh masing-masing sekolah.
Peristiwa sedemikian terjadi karena mutual aggreement antara pihak sekolah dengan orang tua atau wali siswa dalam “membantu” proses pendidikan. Situasi ini terjadi karena anak-anak yang kebetulan orang tua mereka juga menjadi “aktor penting” dalam dunia pendidikan atau tenaga pendidik, sehingga dengan mudah mengintervensi penilaian yang diberikan oleh rekan sejawat yang nota bene merupakan para guru bagi anak-anak mereka.
Semangat kesatuan yang negatif tersebut, telah memberikan warna tersendiri bagi aspek netralitas penilaian hasil evaluasi belajar siswa. Kemudian menjadi sebuah ketidak adilan apabila, gambaran tentang sisi gelap dunia pendidikan di atas digeneralisasikan sebagai fakta yang berlaku pada seluruh sekolah yang ada di bumi pertiwi ini.
Apa yang berlaku pada dunia pendidikan kita hari ini, baik itu keberhasilan yang membanggakan seperti semakin banyaknya peserta didik yang menerima penghargaan sebagai juara pada olimpiade ilmu pengetahuan. Ataupun kebalikannya sisi buram seperti yang telah diuraikan di atas maka, semua itu merupakan dinamika proses pembangunan sumberdaya manusia yang kita hadapi. Hanya saja sisi positif yang dihasilkan dari perjuangan mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia melalui pendidikan perlu terus ditingkatkan.
Sementara gambaran yang bersifat negatif dan telah memberikan noda hitam pada citra dunia pendidikan perlu dihapuskan. Kalaupun tidak mungkin dilaksanakan secara revolusioner, namun secara bertahap perlu direalisasikan, melalui berbagai trobosan konkrit berupa:
(1) Memangkas mata rantai yang potensial memberikan kesempatan bagi terciptanya peristiwa korupsi, kolusi dan nepotisme. (2) Membangun mentalitas masyarakat yang bersih dari semangat korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan memulainya dari dunia pendidikan sebagai garda terdepan.
(3) Walaupun terdengar sudah agak klise tapi tetap merupakan bagian penting dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yakni aspek penegakkan supremasi hukum. Ini tidak semata dimaknakan dengan pemenjaraan dan pemberian hukuman seberat mungkin pada pelaku korupsi, kolusi dan nepotismne saja, tetapi juga memberikan apresiasi pada lembaga atau institusi yang memiliki tingkat penyimpangan (korupsi, kolusi dan nepotisme) terrendah. (4) Menjalin kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan institusi pendidikan, di mana kerjasama tersebut tidak sebatas "lips service", akan tetapi usaha saling bahu-membahu dalam menciptakan mekanisme kontrol di antara masing masing komponen negara bangsa (nation state) itu.
Sudah seharusnya pembenahan korupsi, kolusi dan nepotisme dimulai dari dunia pendidikan. Karena melalui pendidikan, akan dilahirkan insan yang sepatutnya tidak berorientasi hedonistik dengan aliran matrialisme serta memuja kekayaan duniawi dengan tanpa memperdulikan cara-cara yang ditempuh demi mencapai tujuan. Disamping itu pendidikan seharusnya bertujuan membangun aspek moralitas dan etika masyarakat yang sesuangguhnya dan bukan justru meruntuhkannya.(disunting dari berbagai sumber)
Kondisi di atas adalah kondisi ideal pendidikan yang kita inginkan, yaitu pendidikan yang dipandang dan dipotret secara utuh.
Namun ketika pendidikan dipandang sebagai proses maka, seringkali menemukan sisi gelap dalam pelaksanaannya. Masih terdapat korupsi, kolusi dan nepotisme. Misalnya masih ada beberapa pungutan - pungutan yang sering kali beraroma korupsi yang dilaksanakan oleh sekolah. Terkadang sebuah sekolah melakukan pemungutan dana yang di claim sebagai Sumbangan Awal Belajar (SAB) tidak kira-kira, dengan alasan karena sekolahnya merupakan sekolah unggulan. Padahal tidak pernah ada definisi yang valid tentang sekolah unggulan yang dimaksud.
Tidak itu saja, bagaimana seorang guru karena unsur kasian atau unsur lain meloloskan keinginan anak didiknya untuk naik kelas, lulus, bahkan dapat melanjutkan ke sebuah perguruan tinggi, padahal mereka tidak layak untuk itu. Hal ini dilakukan dengan melakukan mark-up nilai, walaupun sisi kognitifnya tetap pas-pas san. Atau bahkan ada beberapa kasus guru menjual nilai dengan cara memberikan les privat. Bahkan yang lebih ekstrim ada beberapa kasus yaitu dengan mengganti keseluruhan nilai raport agar siswa dapat diterima di perguruan tinggi lewat jalur- tertentu.
Hal ini karena adanya pemahaman di masyarakat yang salah tentang pendidikan. Banyak yang memandang keberhasilan anak, jika dia dapat melanjutkan ke sebuah sekolah atau perguruan tinggi yang favorit, atau dengan cepat mendapatkan kerja. Begitu juga sekolah sebagai lembaga pendidikan menganggap sebuah kesuksesan besar jika lulusan anak didiknya dapat memasuki sekolah yang bergengsi atau favorit.
Pendongkrakan nilai, mark-up ataupun apa namanya dilakukan untuk membantu kelulusan nilai keseluruhan yang perlu dicapai oleh para siswa pada ujian akhir untuk mengejar standar nilai yang diwajibkan oleh pemerintah. Adapun fakta empirik menunjukkan bahwa pendongkrakan nilai umumnya dilaksanakan pada hasil ujian sekolah yang diselenggarakan oleh masing-masing sekolah.
Peristiwa sedemikian terjadi karena mutual aggreement antara pihak sekolah dengan orang tua atau wali siswa dalam “membantu” proses pendidikan. Situasi ini terjadi karena anak-anak yang kebetulan orang tua mereka juga menjadi “aktor penting” dalam dunia pendidikan atau tenaga pendidik, sehingga dengan mudah mengintervensi penilaian yang diberikan oleh rekan sejawat yang nota bene merupakan para guru bagi anak-anak mereka.
Semangat kesatuan yang negatif tersebut, telah memberikan warna tersendiri bagi aspek netralitas penilaian hasil evaluasi belajar siswa. Kemudian menjadi sebuah ketidak adilan apabila, gambaran tentang sisi gelap dunia pendidikan di atas digeneralisasikan sebagai fakta yang berlaku pada seluruh sekolah yang ada di bumi pertiwi ini.
Apa yang berlaku pada dunia pendidikan kita hari ini, baik itu keberhasilan yang membanggakan seperti semakin banyaknya peserta didik yang menerima penghargaan sebagai juara pada olimpiade ilmu pengetahuan. Ataupun kebalikannya sisi buram seperti yang telah diuraikan di atas maka, semua itu merupakan dinamika proses pembangunan sumberdaya manusia yang kita hadapi. Hanya saja sisi positif yang dihasilkan dari perjuangan mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia melalui pendidikan perlu terus ditingkatkan.
Sementara gambaran yang bersifat negatif dan telah memberikan noda hitam pada citra dunia pendidikan perlu dihapuskan. Kalaupun tidak mungkin dilaksanakan secara revolusioner, namun secara bertahap perlu direalisasikan, melalui berbagai trobosan konkrit berupa:
(1) Memangkas mata rantai yang potensial memberikan kesempatan bagi terciptanya peristiwa korupsi, kolusi dan nepotisme. (2) Membangun mentalitas masyarakat yang bersih dari semangat korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan memulainya dari dunia pendidikan sebagai garda terdepan.
(3) Walaupun terdengar sudah agak klise tapi tetap merupakan bagian penting dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yakni aspek penegakkan supremasi hukum. Ini tidak semata dimaknakan dengan pemenjaraan dan pemberian hukuman seberat mungkin pada pelaku korupsi, kolusi dan nepotismne saja, tetapi juga memberikan apresiasi pada lembaga atau institusi yang memiliki tingkat penyimpangan (korupsi, kolusi dan nepotisme) terrendah. (4) Menjalin kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan institusi pendidikan, di mana kerjasama tersebut tidak sebatas "lips service", akan tetapi usaha saling bahu-membahu dalam menciptakan mekanisme kontrol di antara masing masing komponen negara bangsa (nation state) itu.
Sudah seharusnya pembenahan korupsi, kolusi dan nepotisme dimulai dari dunia pendidikan. Karena melalui pendidikan, akan dilahirkan insan yang sepatutnya tidak berorientasi hedonistik dengan aliran matrialisme serta memuja kekayaan duniawi dengan tanpa memperdulikan cara-cara yang ditempuh demi mencapai tujuan. Disamping itu pendidikan seharusnya bertujuan membangun aspek moralitas dan etika masyarakat yang sesuangguhnya dan bukan justru meruntuhkannya.(disunting dari berbagai sumber)
